![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif){kind=small}
Edi Askhari, Budget Committee Chairman Daily (Pangar) Dearah House of Representatives (DPRD), Sumedang regency, said that the conditions and the composition of the budget comes from the 2009 Budget, will be an imbalance that is very harmful.
Described, of the total planned 2009 budget of Rp 985 billion more, among them worth 86 percent comes from the State Budget include the General Allocation Fund (DAU) and Special Allocation Fund (DAK). According to Edi, DAU is increased to Rp 21 billion, but the DAK decreased from Rp 43 billion to Rp 40 billion.
The most severe, Edi added, when DAK budget for education increased to Rp 29 billion, thus decreasing the DAK other than that there are even lost. He cited example, DAK for road development and the environment, DAK lose it. Similarly, the DAK health, for the budget year 2009, missing.
That is not less important, the future is predicted that the increase in the budget for personnel. Meanwhile, the central government budget for the budget increase only 15 percent per year.
Actually, said Edi, the need for personnel is very large. "We bekewajiban pay the salaries of civil servants rapel remaining, the remaining funds functional teachers. Yet again to pay civil servants relocated from outside the district. It's very burdensome," he said.
In fact, for the fulfillment of the operational needs of the regional work units (SKPD), Pangar DPRD have been underwritten budget to Rp 31 billion.
"Conditions such as this of course is quite heavy. Atunya One-way except Mr. Regent (Don Murdono) and Mr. Vice Regent (Taufiq Gunawansyah) attempt to level the central budget for the addition of 2,009," he said.
For, further Edi, if not the addition of the central budget, Sumedang be kolaps. "This means, this is the beginning of the setback in the development of Sumedang, because starting 2009, there will be no more development such as roads and other," he said .***
However, prior to the physical development, the investors asked Pemkab Roebourne to meet any obligations or licensing requirements that are needed.
"Once investors have agreed to build only in the area of Sumedang, we Wellcome. But, investors still must meet the requirements or permitting required," said Atje Abdullah Arifin, Regional Secretary (Sekda) Sumedang Regency, after hearing ekpose from Muliadana Investama PT on Monday (17/11 ).
According to Atje, the initial development plan apartment "Executive De Huis", which will be built on 2 hectares of land more widely, would be built in one roof in areas adjacent to the Bandung District.
"Previously we reject it, because if we allow the apartments above the land boundary area, this will cause problems that linger. Well, now we have heard from investors, the agreement will only be built in the area of Sumedang, we accept," he said.
However, the steps that should be the investor is currently preparing a license. "For example, the EIA/AMDAL (Environmental Impact Analysis) or permitting others, which will become the material we study," said Atje.
Mentioned, housing for middle-class economic community to the bottom of this, will be built with a capacity of 19 floor space of 1,548 fruit type 21 and type 54 with prices ranging from Rp 70 million to Rp 140 million.
"The kind of house rent (Rusunawa), but the difference this apartment can be proprietary. Of course this will help handle the problem manage of housing and housing demand in Sumedang," he said.
Talking about water demand, Atje rate, at around lokasii apartment there is a well artesis owned milk factory with the capacity reached 5,000 cubic meters / day. Meanwhile,
demand for apartments is only 4,000 meters per day.
"Things like this, including waste management, will be included in EIA/AMDAL, so this is one of the obligations of investors to make the EIA/AMDAL," said Atje.
Meanwhile, Tony Siregar, loan Ahlai PT Muliadana Investama, confirming the government have agreed that the development of the apartment didrikan only over land areas in Sumedang.
"Initially it will be built in two areas adjacent to the Bandung District, but problems will arise, especially the problem of population administration," he said.
Therefore, the investors have been planning to make changes, so that the adjustments made the program, devoted to Roebourne area. "For the Bandung area we plan to the front after the Executive De Huis is completed," said Tony.
PT Muliadana Investama, said Tony Siregar, said kesiapannya to put any kind of license is required. "We of the staff members of course we support the supervisors," he added .***
Uniknya, dari hasil verifikasi tim kerja KPU, terdapat di antaranya 15 Caleg yang didaftarkan beberapa partai politik tanpa berkas pendukung. Karenanya, 90 persen berkas dikembalikan, dan hanya satu parpol yang telah memenuhi persyaratan.
Demikian dikemukakan Asep Kurnia, SH, Ketua KPU Sumedang kepada pers, Senin (8/9). Dijelaskannya, sebelum dilaksanakan pendafataran Caleg, KPU telah secara aktif memberikan penjelasan tentang persyarata yang mesti dipenuhi.
"Hanya saja, dalam prakteknya ternyata masih banyak yang tak memenuhi persyaratan sehingga kita kembalikan untuk diperbaiki," ungkapnya.
Dari hasil pemeriksaan persyaratan tadi pula,Tim Kerja KPU mencatat adanya 3 orang PNS dan 1 orang karyawan BMUN yang didaftarkan menjadi Caleg.
"Padahal, jauh-jauh hari kita sudah memberikan penjelasan tentang persyaratan PNS atau BUMN menjadi Caleg. Memang di antaranya ada yang akan memasuki masa pensiun, tetapi dia tetap saja masih berstatus PNS," tandasnya.
Kesimpulannya, lanjut Asep, dari sejumlah temuan Tim Kerja KPU tercatat sejumlah kekuranglengkapan persyaratan para bakal Caleg. "Dalam tahapan sekarang belum digugurkan, kecuali ada beberapa caleg yang benar-benar tak memenhi syarat," jelasnya.
Semua berkas yang mesti diperbaiki, akan dikembalikan KPU kepada partai politik yang akan diundang dalam pertemuan, Selasa (9/9) ini.
Masa perbaikan telah ditetapkan yakni 10-16 September.
"Masa terakhir penyerahan hasil perbaikan persyaratan, yaitu tanggal 16 September 2008. Dalam tahapan ini, parpol selain harus melengkapi kekurangan perysratan
atau juga mengganti bakal calegnya," ujarnya.
Sedangkan tahapan pemeriksaaan ulang, akan dilaksanakan KPU pada 17-18 September, sebelum memasuki tahapan penetapan daftar calon sementara (DCS) 19 - 26 September.
"Artinya, paling lambat tanggal 26 September sudah ada DCS. Tanggal ini bersamaan dengan berakhirnya masa tugas KPU sekarang," paparnya. Adapun penetapan daftar calon tetap (DCT) dilaksanakan 31Oktober 2008 setelah dilakukan verifikasi atas DCS masing-masing parpol.***
- Mood:
apathetic
Didin Hermawan, SSos, Sekretaris KPU Sumedang, menyebutkan pelaksanaan tes tersebut dilaksanakan oleh KPU Jabar. Hanya saja, provinsi memilih tempat di Sumedang, yakni di Ruang Briefing Bupati Sumedang.
"Kita mendapat kesempatan untuk menyediakan tempat, karena segala sesuatunya ditangan KPU Jawa Barat. Alhamdulillah, dengan tempat disini lebih memudahkan jangkauan peserta," ujarnya.
Ditegaskan, KPU Sumedang tak memiliki peran apapun dalam pelaksanaan fit and proper test calon anggota KPU. "Pokoknya setelah peserta menyerahkan lembar jawaban akan diteliti oleh KPU provinsi," paparnya.
Kesepuluh bakal calon anggota KPU Sumedang tersebut, masing-masing Ajat Sudrajat, MP; Asep Kurnia SH; Hersa Sentosa, SH; Nina Yuningsih, SAg, SPd.
Selain itu, Rika Kusdinar, SSos, MSi; Siti Romlah, SAg; Sri Dwiyanto Wijaya; Drs H Syamsul Falah, SAg; Usman Ruhiat, SHut; dan Wawan Darmawan, SE.***
Acara pelantikan tersebut dihadiri tak kurang dari 1000 undangan dengan mendapat pengwalan ekstra ketat. PAM Pelantikan Bupati/Wakil Bupati ini dikawal 700 personel Polres yang diback up Brimob Polda dan jajaran Yonip 301/PKS.
Selama proses pelantikan, berajaln cukup lancar dan tak mendapat gangguan dari kiri-kanan. Bahkan, isu bakal adanya demonstrasi, ternyata tak terbukti, sehingga memungkinkan proses pelantikan tersebut berlangsung seperti yang diharapkan.
Di hadapan Rapat Paripurna Istimewa DPRD Sumedang dan undangan di antaranya para Bupati/Walikota se Jawa Barat, Gubernur Ahmad Heryawan meminta duet Don-Top bisa melaksanakan amanat untuk membangun roda pemerintahan dan pembangunan hingga Kota Tahu ini menjadi kabupaten terdepan di Jawa Barat.
Menurut Ahmad, pihaknya percaya bahwa kepemimpinan Don Murdono yang kedua kalinya, memiliki pengalaman dalam mengelola Kabupaten Sumedang. Karenanya, ia meminta dengan pengalaman selama lima tahun terakhir, Sumedang akan semakin maju.
Kecuali itu, ia mengamanatkan bahwa meskipun capaian index pembangunan manusia (IPM) Sumedang telah berada di atas rata-rata Jawa Barat, namun masih terdapat
tugas yang cukup berat dalam pembangunan.
Di antaranya, penduduk miskin sebanyak 304 ribu jiwa dari totak penduduk sebanyak 1,2 juta jiwa. Demikian pula jumlah pengangguran dinilai masih tinggi sebanyak 132 ribu jiwa.
Karenanya, Ahmad berharap kepemimpinan Don Murdono bersama Wakil Bupati Taufiq Gunawansyah, bisa menjawab tantangan yang tak ringan tersebut guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Ahmad pun berharap kepada semua komponen masyarakat bisa memberikan dukungan yang serius terhadap berbagai program pembangunan. Sebab, lanjutnya, sekuat apapun pemerintahan tanpa adanya dukungan dari maysarakat semua program atau cita-cita mensejahterakan masyarakat tak akan tercapai.
Menyoroti bidang infrastruktur, Gubernur Jabar ini, menyebutkan bahwa infrastruktur perlu mendapat perhatian serius yakni proyek Jatigede dan jalan tol Cisumdawu. Diharapkan, kedua proyek besar ini bisa didukung semua pihak karena kemanfaatannya bagi masyarakat cukup besar.***
Harry P Santosa, Kasubag Pemerintahan Desa (Pemdes) Sekretariat Daerah Pemkab Sumedang, Jabar, menyebutkan oknum masyarakat yang biasa berjudi secara terselubung dan berdatangan dari dalam maupun luar Sumedang, diperkirakan akan kesulitan menentukan jagonya maupun lokasi Pilkades.
"Ini sengaja kita rancang untuk dilaksanakan secara serempak, itu tadi untuk menghindari perjudian. Mudaha-mudahan saja perjudian ini tak terjadi," paparnya.
Menurut Harry, masuknya para penjudi dikhawatirkan akan mempengaruhi pilihan murni masyarakat dalam menentukan calon pemimpin desa. "Sebab, tidak menutup kemungkinan, para penjudi yang berkantong tebal, bisa mempengaruhi pemilih demi kemenangannya," tandasnya.
Kecuali itu, ia berharap para Camat yang telah menjalin kerjasama dengan kepolisian setempat dalam penyelenggaraan Pilkdes ini bisa mengantisipasi masalah perjudian ini.
Terlebih, lanjut Harry, Pilkades dengan menampilkan lebih dari dua pasangan dan lima pasangan calon, diperkirakan akan menyedot perhatian besar dari para penjudi.
"Kemungkinan ini bisa terjadi, sebab banyaknya pilihan calon, bisa menarik minat para penjudi," katanya.
Desa-Desa yang akan melaksanakan Pilkades yakni di Kecamatan Wado: Desa Cimungkal 2 pasang calon; Desa Cilengkrang 3 pasang calon; Desa Cikareo Selatan 4 pasang calon; Desa Wado 3 pasang calon; dan Desa Mulyajaya 2 pasang calon.
Kecamatan Jatinunggal: Desa Banjarsari 3 pasang calon. Kecamatan Darmaraja: Desa Ranggon 4 pasang calon. Kecamatan Cibugel: Desa Cipasang 3 pasang calon; Desa Tamansari 2 pasang calon; dan Dea Jayamandiri 2 pasang calon.
Kecamatan Cisitu: Desa Situmekar 5 pasang calon; Desa Ranjeng 2 pasang calon; dan Desa Cinangsi 3 pasang calon. Kecamatan Situraja: Desa Cikadu 3 pasang calon. Kecamatan Conggeang: Desa Conggeang Kulon 5 pasang calon; dan Desa Conggeang Wetan 5 pasang calon.
Kecamatan Paseh: Desa Legok Kaler 3 pasang calon. Kecamatan Buahdua: Desa Bojongloa 3 pasang calon; dan Desa Ciawitali 3 pasang calon. Kecamatan Tanjungsari: Desa Kutamandiri 4 pasang calon; dan Desa Gunungmanik 4 pasang calon.
Kecamatan Cimanggung: Desa Sindanggalih 4 calon; Desa Mangunarga 4 calon; dan Desa Pasirnanjung 5 calon. Kecamatan Jatinangor: Desa Cikeruh 2 pasang calon. Kecamatan Rancakalong: Desa Cibunar 5 pasang calon; Desa Sukamaju 3 pasang alon; dan Desa Pasirbiru 3 pasang calon.
Kecamatan Sumedang Selatan: Desa Margamekar 5 pasang calon; Desa Cijerang 5 pasang calon. Kecamatan Sumedang Utara: Desa Margamukti 3 pasang calon. Kecamatan Ganeas: Desa Dayeuhluhur 2 pasang calon; dan Desa Sukawening 2 pasang calon.
Kecamatan Tanjungkerta: Desa Mulyamekar 2 pasang calon; Desa Kertamekar 4 pasang calon; Desa Kertaharha 4 pasang calon; dan Desa Boros 2 pasang calon. Kecamatan Tanjungmedar: Desa Kamal 4 pasang calon; Desa Tanjungwangi 4 pasang calon; dan Desa Tanjungmedar 2 pasang calon.
Kecamatan Cimalaka: Desa Cikole 5 pasang calon. Kecamatan Cisarua: Desa Bantarmara 2 pasang calon; Desa Cpandanwangi 2 pasang calon. Kecamatan Tomo: Desa Darmawangi 4 pasang calon; dan Desa Karyamukti 3 pasang calon.
Kecamatan Ujungjaya: Desa Palasari 2 pasang calon. Kecamatan Jatigede: Desa Kadujaya 4 pasang calon; Desa Cipicung 3 calon; dan Desa Jemah 2 pasang calon. Kecamatan Surian: Desa Suriamedal 2 pasang calon; Desa Suriamukti 3 pasang calon; dan Desa Ranggasari 2 pasang calon.***
Drs Naya Sunarya, Sekretaris Komisi B DPRD Sumedang ketika dihubungi, Kamis (29/5), membenarkan pihaknya telah menerima laporan tentang kredit macet di PD BPR Tanjungsari mencapai Rp 5 milyar.
"Ini menyangkut kesehatan bank, dan pihak Bank Indoensia bersama Pengawas PD BPR telah turun tangan. Memang cukup besar nilainya," kata Anggota Fraksi Partai Golkar ini.
Menurut Naya, kasus kredit macet ini memang cukup mencengangkan karena terjadi pada tahun 2007 lalu, dan baru ditemukan pada tahun ini justru terjadi di saat dalam proses konsolidasi delapan PD BPR yang akan digabung menjadi satu PD BPR.
Disebutkan, kasus kredit macet senilai Rp 5 milyar ini mesti segera dituntaskan. "Ini tak bisa dibiarkan terlebih lagi mengingat masa jabatan Direktur PD BPR Tanjungsari (Ny Samsinar) katanya sudah habis masa jabatannya sampai 23 Mei lalu," tandasnya.
Konon, kata Naya, kredit macet tersebut mayoritas berada di beberapa karyawan PD BPR Tanjungsari. "Kalau itu betul, diperlukan ketegasan dari pemilik (Pemkab Sumedang) untuk mengambil langkah-langkah" ungkapnya.
Kecuali itu, lanjut Naya, apabila ternyata terjadi kesulitan DPRD menyarankan untuk dilakukan pelelangan asset milik BPR Tanjungsari. "Karena memang kondisinya sudah tidak sehat lagi," katanya.
Dalam menyikapi kasus yang bisa merugikan masyarakat (nasbah), DPRD khusunya Komisi B akan mengambil langkah-langkah penyelesaian kredit macet ini. "Kita ingin agar kepercayaan masyarakat tidak hilang dan rencana konsolidasi delapan BPR bisa terwujud," tambah Naya Sunarya.***
Usulan tersebut terlontar dalam Rakernis Evaluasi Pelaporan Penyelenggara Pilkada 2008 yang digelar KPU Sumedang, Kamis (29/5).
Sri Dwiyanto Wijaya, Ketua PPK Kecamatan Jatinunggal, misalnya, meminta keanggotaan KPU yang dipimpin Asep Kurnia, SH ini agar dipertahankan.
"Soalnya, waktu menjelang Pemilu Legisltaif 2009 sudah demikian mepet. Masa persiapan yang begitu mendesak sehingga diperlukan orang-orang yang berpengalaman," katanya.
Yanto menjelaskan, masa persiapan cukup padat dengan berbagai tahapan dan kegiatan. "Nah kalau keanggotaan KPU yang sudah solid seperti sekarang ini lalu diganti dengan personel baru, saya khawatir persiapan bisa keteter," ungkapnya.
Karenanya, Sri Dwiyanto Wujaya ini mengaharapkan kepada Tim Seleksi Anggota KPU kelak setelah terbentuk, bisa memperhatikan aspirasi ini.
Sementara itu, Asep Kurnia, Ketua KPU Sumedang ketika ditemui Lintas usai memimpin Rakernis, menilai sah-sah saja aspirasi seperti itu. Diakui, pihaknya tidak menyangka bala muncul aspirasi tadi karena ia sendiri belum berpikir untuk mengulang lagi dalam pencalonan nanti.
"Soalnya, setelah masa Pilkada ini KPU justru memperoleh beban tugas yang cukup banyak dan berat. Memang sih, menjelang Pemilu 2009, hitungannya bukan per hari lagi melainkan sudah hitungan per jam. Betapa padatnya kegiatan kita," ungkapnya serius.
Karenanya, ia bersama anggota KPU lainnya masing-masing Drs AG Sundjaya, MPd; Rika Kusdinar, SSos, MSi; dan Usman Ruhiyat, SHut saat ini berkonsentrasi terhapa kewajiban yang harus kita laksanakan.
"Disamping kita harus mempersiapkan diri untuk Pemilu 2009, juga kita mesti membereskan berbagai hal terkait pelaksanaan Pilkada 2008 kemarin," paparnya.
Bahkan, KPU mesti merencanakan pemberian tanda terima kasih kepada penyelenggaran Pilkada yakni PPK, PPS dan KPPS. "Wajar dong mereka berada di barisan depan dalam penyelenggaraan Pilkada. Insya Alloh, kita sedang merencanakan untuk memberkan tanda terima kasih kepara mereka," tambah Asep.
Berbicara tentang aspirasi PPK tadi, Asep menyerahkan kepada Tim Seleksi Calon Anggota KPU yang terdiri dari 1 orang perwakilan dari Bupati Sumedang; dua orang perwakilan dari DPRD; dan dua orang perwakilan dari KPU Jawa Barat.
"Dan kita secara peroragan sebenarnya belum memiliki kehendak melanjutkan atau tidak. Insya Alloh kita akan fokus terhadap pekerjaan agar tuntas sehingga ketika meniggalkan KPU pekerjaa persiapan sudah beres," kata Asep Kurnia.***
Sidik Japar, Ketua Komisi D DPRD mengatakan hal itu kepada Lintas, Kamis (29/5). Dikatakannya, Komisi D telah melakukan monitoring ke beberapa hasil pekerjaan TA 2007 di antaranya menemukan kerusakan di ruas jalan Cibugel - Darmajara Km 4, belum lama ini.
"Ini perlu mendapat perhatian, karena toh masih ada waktu masa pemeliharaan. Sebaiknya, direksi segera mengambil langkah-langkah sebelum penandatanganan FHO," katanya.
Menurut Sidik Japar yang juga Sekum Persib Bandung ini, tingkat kerusakan ruas jalan tersebut dinilai cukup lumayan. Ia menyarakan agar pelaksana bisa memperbaikinya segera.
"Saya melihat, kerusakan itu lebih disebabkan gerusan air yang tumpah ke jalan pada musim hujan kemarin. Walaupun demikian, ini perlu pernaikan," ungkapnya.
Selain itu, kata Japar, terdapat beberapa titik lokasi lainnya yang masih perlu perbaikan. "Kita sudah berkeliling dan memang khususnya pembangunan jalan terdapat kerusakan yang perlu perbaikan. Memang musim hujan, tetapi toh masa pemeliharaan kan masih ada, jadi sebaiknya segera perbaiki," tandasnya.***
Akibatnya, tas berisikan uang tunai Rp 27 juta ditambah bilyet giro dan tiga lembar cek senilai Rp 114 juta, raib di depan counter XL Center di Jl P Gajah Agung Sumedang, Jabar.
Peristiwa tersebut memang cukup mengejutkan, karena kejadiannya selain cepat juga di pinggir jalan arteri yang cukup banyak dilalui kendaraan jurusan Bandung-Cirebon atau sebaliknya.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, kasus pencurian uang tersebut tampak begitu profesional. Bayangkan, hanya karena korban dan sang sopir Ahmad (35) ingin membelu vula untuk telepon gemgamnya, jutaan rupiah digondol maling.
Caranya, mobil jenis Carry pick up Nopol B 9319 BI milik Mahbub, diparkir di depan counter XL Center. Karena tak mencurigai baka terjadi musibah, mereka melenggang membeli vulsa.
Rupanya, sang maling yang diduga telah menguntit ini, dengan cepat membuka pintu dengan mempergunakan kunci palsu melalui pintu sebelah kiri yang berhadapan dengan jalan arteri tersebut.
Hebatnya lagi, tanpa meninggalkan kerusakan pintu mobil tertutup rapat. Tentu saja, Mahbub yang berencana membeli bahan baku tekstile ke Bandung ini, terhenyak ketika mendapati tas berisikan surat-surat penting telah lenyap.
Kasus ini ditangani Polres Sumedang. Hanya saja, hingga berita diturunkan polisi belum berhasil mengungkap dan menangkap pelakunya.***
Tak heran, karena SMS yang berkedudukan di Jalan Palasari no 80 A Sumedang ini, awalnya menjadi base camp pentolan musik Matta Band dan Keyla Band.
Woks drummer Matta Band maupun Rizal vocalis Keyla Band adalah pentolan grup Bee Band asal Sumedang.
Kedua pemusik yang telah berhasil inilah di antaranya yang memberikan dorongan sehingga terbentuknya SMS.
Dikdik Priatna, AMp,Ketua Umum Sanggar Musik Soul ketika dihubungi, Rabu (28/5), mengaku bangga karena perjalanan waktu akhirnya muncul beberapa pemusik asal Sumedang di samping Rossa. "Ini yang menjadi dorongan kuat bagi kita untuk mendirikan SMS ini," katanya.
Disebutkan, SMS sebenarnya didirikan setahun lalu. Hanya saja pengukuhannya dan launching baru bisa diwujudkan, belum lama ini. "Alhamdulillah, kita mendapat dukungan kuat dari Ketua DPRD Sumedang Pak Taufiq Gunawansyah, dan beliau menjadi penasihat SMS," papanya.
Diakui, ia bersama rekan-rekannya dalam Bee Band meski tak sampai masuk dapur rekaman, menjadi modal kuat dalam menjajagi dunia musik termasuk menggeluti dunia pendidikan musik.
"Dari situlah kita membuka Dic Studio dan kita menjadi evet organizer (EO). Alhamdulillah mendapat kepercayaan dan support dari perusahaan besar seperti PT Djarum," ujarnya.
Berbicara tentang keberadaan SMS yang didirikan Dikdik Priatna AMp; Indra Muhamad ST; R Nandang Mulya, SPd; Nining Mulyani, SPd; Deni Fachrudin, ST; dan Arief Rangga Gumilang, SE ini, telah memiliki 50 siswa/i didik.
Dari tujuh kelas yang dibuka masing-masing drum; gitar elektrik; gitar bass; gitar klasik; kyboard; piano pop; dan vocal, terdapat siswa/i aktf yakni 15 orang (vocal); 15 orang (drummer); 5 orang (keyboard); dan 15 orang siswa/i lainnya mengikuti pendidikan gitarklasik, gitar elektrik dan piano pop.
Hingga kini, lanjut Dikdik, SMS masih terus membuka pendaftaran bagi peminat musik cukup dengan mengisi formulir, memberikan biaya pendaftaran Rp 50.000 dan mendapatkan sebuah T-Shirt.
Adapun biaya pendidikan untuk drum Rp 75.000; gitar klasik Rp 75.000; gitar elektrik Rp 75.000; gitar bass Rp 75.000; keyboard Rp 120.000; piano pop Rp 120.000; dan vocal Rp 75.000. Sedangkan pendidikan dilaksanakan
empat kali pertemuan dalam satu bulan.
Susunan Penguru SMS Sumedang yakni Taufiq Gunawasnyah, SIP (Penasiha); Dikdik Priatna (Ketua Umum); Indra Muhammad (Ketua Pelaksana); R Nandang Mulyana (Sekretaris); Denni Farchrudin (Bendahara). Sedangkan staf pengajar Nining Mulyani; Nurcholis; Budi; Erick; dan Wisnu.
Gedung Sekretariat SMS, lanjut Dikdik, sejak launching hingga kini masih dibangun, sehingga untuk sementara pendidikan agak teganggu. "Insya Alloh tidak akan lama lagi seselai dan kita akan lebih leluasa dalam pelayanan pendidikan," ungkapnya.
Kecuali itu, pihaknya telah memprogramkan setiap enam bulan siswa didiknya akan diberikan kesempatan untuk tampil di atas panggung. "Intinya, keterampilan mereka bukan hanya dalam kamar melainkan harus mampu tampil dan menguasai panggung. Insya Alloh ini akan menjadi dorongan untuk lebih berprestasi," kata Dikdk.
Selain itu, Dikdik punya angan-anagn pula untuk melestarikan sekaligus mengembangkan Tembang
Sunda "Dewi Angrum" milik ibundanya Ny Enah Sukaenah.
"Terus terang saya malu, orang tua menggeluti seni tradisional, anaknya musik internasional. Disinilah saya akan coba untuk mengembangkan Dewi Angrum agar tercipta keseimbangan," paparnya serius.***
- Mood:accomplished
Bahkan, target yang dibebankan kepada pengelola parkir CV GIV Parking senilai Rp 270 juta lebih untuk TA 2008, meski harus berjibaku untuk merubah perilaku lama (premanisme), tampaknya bisa tercapai 100 persen.
"Jelas perlu perjuangan keras dan penuh risko. Saya yang mendapat kepercayaan dari Pemkab Sumedang, mau tak mau pada masa-masa awal ini harus menguras energi," kata Galih Cahyadi, Direktur CV GIV Parking, Rabu (28/5).
Pengakuan Galih tersebut memang cukup beralasan. Pasalnya, pasca penadatangan nota kesepakatan (MoU) antara Pemkab dan CV GIV Parking selama dua tahun hingga TA 2009, ia mesti dihadapkan pada tantangan yang cukup berat.
"Coba saja, pertama saya kan dikejar target PAD. Yang kedua, kondisi di lapangan mesti dibenahi dan ini tidak mudah karena harus mempergunakan tangan besi," tandasnya.
Namun demikian, kata Galih, setelah beberapa titik lokasi parkir di dalam perkotaan maupun lokasi Tanjungsari mampu dijinakkan dan dikuasai, ia optimis pendapatan PAD dari retribusi parkir ini secara bertahap bisa tergambarkan dengan jelas.
Menurut dia, pada masa awal ini diakui masih perlu memberikan pemahaman kepada ratusan petugas parkir yang ada. Bahkan, masih diperlukan pembekalan-pembekalan guna kelancaran dan peningkatan pendapatan.
"Insya Alloh saya sudah siap dengan berbagai risiko dan dalam masa konsolidasi ini memang kita masih perlu juga menggali potensi. Intinya, masih banyak yang perlu kita pecahkan dalam perparkiran ini," paparnya.
Kecuali itu, Galih menilai perparkiran ini sebenarnya cukup potensial guna penambahan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.
"Ini sebenarnya bukan tugas saya semata melainkan perlu turun tangan Pemkab Sumedang. Insya Alloh jika kerjasama ini bisa mewujudkan pembenahan dan penggalian potensi, kontribusi perparkiran bisa lebih meningkat," tambah Galih.***
- Mood:accomplished
